Dalam rangka memastikan setoran penerimaan negara telah diterima di Kas Negara, KPPN dapat memberikan konfirmasi setoran melalui aplikasi SPAN berdasarkan permintaan konfirmasi dari Satker.

Konfirmasi tersebut dapat dilakukan pada waktu:

  • Satu hari kerja setelah tanggal penerimaan negara (H+1); atau
  • Setelah dilakukan proses interface atas ADK LHP Bank oleh Kepala Seksi Bank pada aplikasi SPAN

Adapun yang harus diperhatikan oleh Satker sehubungan dengan permintaan konfirmasi surat setoran penerimaan negara adalah sebagai berikut:

  1. Merekam data surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi pada aplikasi K2PN, sekurang-kurangnya meliputi: NTPN, NTB/NTP, Akun dan Nilai setor
  2. Setelah melakukan perekaman, Satker mencetak daftar surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi dan membuat ADK konfirmasi melalui menu Kirim Data dan Cetak Untuk Web dan SPAN
  3. Satker menyampaikan daftar surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi beserta ADK-nya ke KPPN dengan dilengkapi fotocopy surat setoran penerimaan negara dimaksud

Proses Penerimaan dan Penyelesaian LHP Bank/Pos Persepsi:

Bank / Pos Persepsi wajib menyampaikan ADK (softcopy) dan LHP (hardcopy) kepada KPPN melalui petugas FO Bank/Pos Persepsi pada sore hari antara pukul: 16.00 – 17.00 WIB. Petugas FO Bank/Pos Persepsi meneliti kelengkapan lampiran LHP yang meliputi:

  1. Rekepitulasi Nota Kredit Penerimaan
  2. Daftar Nominatif Penerimaan (DNP)
  3. Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan
  4. Nota Kredit Penerimaan
  5. Nota Debet Pelimpahan
  6. Rekening Koran
  7. SSP,SSPCP, SSBP, dan SSPB

Setelah LHP dan LaMpirannya dinyatakan lengkap, ADK diupload oleh petugas FO Bank/Pos Persepsi. Hasil upload ADK dibandingkan dengan Hardcopy LHP, jika sudah sama/sesuai data ditransfer ke dalam aplikasi Bendum. Jika tidak sama /sesuai ADK dan Hardcopy LHP dikembalikan.

LHP yang sudah sesuai dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani pada lembar akhir DNP oleh petugas FO Bank/Pos Persepsi dan menyerahkan tanda terima penyampaian LHP kepada petugas Bank/Pos Persepsi

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.05/2014

Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

  1. KPA/Pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah
  2. Permohonan persetujuan tersebut dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK Nomor 252/PMK.05/2014
  3. Permohonan persetujuan tersebut dilampiri dokumen paling sedikit:
    • Salinan DIPA
    • Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK Nomor 252/PMK.05/2014
    • Surat kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK Nomor 252/PMK.05/2014

Dalam hal Satuan Kerja telah mendapatkan persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.05/2014, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. KPA/Pemimpin BLU harus meminta persetujuan kembali atas Rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah untuk dilakukan perubahan nama Rekening
  2. Permintaan persetujuan tersebut disampaikan kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 30 Juni 2015
  3. Surat permohonan persetujuan tersebut dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII PMK Nomor 252/PMK.05/2014
  1. Hal-Hal yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian :
    • Terjadi kesalahan perekaman/penginputan surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) misalnya : nominal SSP sebesar Rp. 10.000,- namun direkam oleh Bank/Pos Persepsi sebesar Rp. 100.000,-. Sehingga dalam hal ini Bank/Pos dapat mengajukan permintaan pengembalian ke KPPN selisih nya sebesar Rp. 90.000,-.
    • Terjadi Kelebihan pelimpahan ke Bank Tunggak/Bank Indonesia/Bank Operasional III PBB/BPHTB misalnya Kantor Pos Pusat melaporkan penerimaan negara persepsi pada tanggal 25 Maret 2011 ke KPPN Bekasi sebesar Rp. 15.000.000,- Namun pelimpahan ke Bank Indonesia sebesar Rp. 150.000.000
  2. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-65/PB/2007 Pengajuan Permintaan Pengembalian diajukan dengan Format tersendiri dan melampirkan :
    1. Fotokopi surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) dan bukti penerimaan negara (BPN).
    2. Laporan Harian Penerimaan (Terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekap Nota Kredit, Nota Debet pelimpahan dan Daftar Nominatif Penerimaan)
    3. Rekening Koran (Rekening kas negara).
  • Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM-PP)
    • Atas pengajuan permintaan tersebut setelah diadakan pemeriksaan pembukuan dan dinilai benar KPPN (Seksi Verifikasi dan akuntasi) menerbitkan Surat Keterangan Telah dibukukan (SKTB) dan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) dan menyerahkan dokumen tersebut kepada seksi Bank/Giro Pos untuk diterbitkan SPM PP.
    • SPM PP diajukan dengan melampirkan SKTB dan SKP4 dengan dasar pembayaran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-65/PB/2007, SKTB dan SKP4