PPSPM melakukan registrasi dengan didampingi operator SPM dengan membawa laptop untuk diinstall Aplikasi Injeksi PIN Satker. Dalam pelaksanaan registrasi ini PP SPM tidak dapat diwakilkan.

Berikut adalah syarat registrasi yang harus disiapkan oleh satuan kerja:

    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
    2. Fotokopi dan asli SK penunjukan Pejabat Penanda tangan SPM
    3. Materai 6000 yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan yang telah disediakan KPPN.
    4. Formulir Pendaftaran PIN PPSPM (terlampir dalam surat )

Prosedur registrasi PIN PP SPM adalah sebagai berikut:

    1. Mengambil Nomor antrian registrasi
    2. Mengisi Absensi Registrasi PIN PP SPM
    3. Menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut, kemudian Customer Service KPPN Bengkuli akan mengeceknya dan menuangkanya dalam check list kelengkapan
    4. Menandatangani surat pernyataan (disediakan di KPPN) yang telah dibubuhi materai 6000
    5. PIN PPSPM diterima pada ponsel sesuai dengan nomor PPSPM yang didaftarkan.
    6. Meng-install aplikasi injeksi PIN PPSPM pada laptop yang telah dibawa
    7. Melakukan encoding PIN dengan aplikasi injeksi PIN PPSPM
    8. Melakukan Aktivasi PIN dengan mengirimkan sms PIN hasil Encoding ke nomor sms gateway

Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Syarat Penggunaan Tambahan Uang Persediaan :

  1. Untuk membiayai kegiatan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
  2. Tidak digunakan untuk kegiatan yang menurut ketentuan perundangan harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
  3. Digunakan/dipertanggungjawabkan  paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan

Syarat Pengajuan Permohonan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan:

  1. Surat Permohonan Persetujuan TUP
  2. Rincian rencana penggunaan TUP
  3. Surat Pernyataan dari KPA sesuai dengan Lampiran VII PMK 190/PMK.05/2012

Pengajuan SPM TUP:

  1. SPM TUP
  2. ADK SPM (yang telah di-inject Pin PPSPM)
  3. Surat Persetujuan TUP

Ketentuan lain-lain :

  1. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.
  2. Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA apabila selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP.
  3. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP.
  4. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan:
    • Pertanggungjawaban TUP yang telah dipergunakan.
    • Pernyataan kesanggupan dari KPA untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari (satu) bulan berikutnya (sesuai format).

Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D, dengan ketentuan:
1. Petugas ditunjuk oleh KPA;
2. Petugas dimaksud adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana;
3. Petugas yang ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 orang;
4. Surat penunjukan dibuat sesuai format, dan disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN dengan dilampiri :
– Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya;
– Foto berwarna terbaru berukuran 4×6.
5. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepda KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyampaikan KIPS;
6. Dalam hal terjadi perubahan petugas, KPA penyampaikan kembali surat penunjukan beserta lampirannya kepada Kepala KPPN untuk dibuatkan KIPS.

Kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan KIPS yang ditentukan oleh KPPN Palembang:

  1. Surat Penunjukkan Petugas Pengantar (Sesuai Format)
  2. Surat Keputusan Pengelola Anggaran
  3. Spesimen Tanda Tangan (Sesuai Format)
  4. Fotokopi SK PNS dilegalisir
  5. Fotokopi KTP
  6. Pas Foto berwarna 4 x 6 untuk arsip
  7. KIPS Lama
  8. Pakta Integritas bermaterai (Sesuai Format)

Kelengkapan dokumen untuk penggantian KIPS karena hilang:

  1. Surat Permintaan Penggantian KIPS
  2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Kelengkapan dokumen untuk penggantian KIPS karena rusak:

  1. Surat Permintaan Penggantian KIPS
  2. Surat Keterangan Rusak dari KPA/Satker
  3. KIPS yang telah rusak

Prosedur penerbitan KIPS:

  1. Petugas Pengantar menemui pelaksana di KPPN Palembang yang berkewajiban atas penerbitan KIPS dengan membawa lengkap persyaratan dokumen yang telah ditentukan
  2. Untuk keperluan foto KIPS, Petugas Pengantar akan melakukan pengambilan foto di ruang yang telah ditentukan, namun dianjurkan Petugas Pengantar tsb mengirimkan softfile pas foto 4×6 berwarna ke email mski.kppnpalembang@gmail.com dengan mencantumkan nama dan kode satker.
  3. Jika berkas sudah lengkap dan benar, berkas diserahkan ke Loket Umum sebagai surat masuk.
  4. Proses penerbitan KIPS adalah 1 hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.
  5. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepada KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyampaikan KIPS.
  6. Berita Acara tsb ditandatangani KPA dan dikembalikan 1 lembar ke KPPN Palembang
+ Pendaftaran PINPPSPM

PPSPM melakukan registrasi dengan didampingi operator SPM dengan membawa laptop untuk diinstall Aplikasi Injeksi PIN Satker. Dalam pelaksanaan registrasi ini PP SPM tidak dapat diwakilkan.

Berikut adalah syarat registrasi yang harus disiapkan oleh satuan kerja:

    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
    2. Fotokopi dan asli SK penunjukan Pejabat Penanda tangan SPM
    3. Materai 6000 yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan yang telah disediakan KPPN.
    4. Formulir Pendaftaran PIN PPSPM (terlampir dalam surat )

Prosedur registrasi PIN PP SPM adalah sebagai berikut:

    1. Mengambil Nomor antrian registrasi
    2. Mengisi Absensi Registrasi PIN PP SPM
    3. Menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut, kemudian Customer Service KPPN Bengkuli akan mengeceknya dan menuangkanya dalam check list kelengkapan
    4. Menandatangani surat pernyataan (disediakan di KPPN) yang telah dibubuhi materai 6000
    5. PIN PPSPM diterima pada ponsel sesuai dengan nomor PPSPM yang didaftarkan.
    6. Meng-install aplikasi injeksi PIN PPSPM pada laptop yang telah dibawa
    7. Melakukan encoding PIN dengan aplikasi injeksi PIN PPSPM
    8. Melakukan Aktivasi PIN dengan mengirimkan sms PIN hasil Encoding ke nomor sms gateway
+ Persetujuan TUP

Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Syarat Penggunaan Tambahan Uang Persediaan :

  1. Untuk membiayai kegiatan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
  2. Tidak digunakan untuk kegiatan yang menurut ketentuan perundangan harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
  3. Digunakan/dipertanggungjawabkan  paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan

Syarat Pengajuan Permohonan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan:

  1. Surat Permohonan Persetujuan TUP
  2. Rincian rencana penggunaan TUP
  3. Surat Pernyataan dari KPA sesuai dengan Lampiran VII PMK 190/PMK.05/2012

Pengajuan SPM TUP:

  1. SPM TUP
  2. ADK SPM (yang telah di-inject Pin PPSPM)
  3. Surat Persetujuan TUP

Ketentuan lain-lain :

  1. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.
  2. Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA apabila selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP.
  3. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP.
  4. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan:
    • Pertanggungjawaban TUP yang telah dipergunakan.
    • Pernyataan kesanggupan dari KPA untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari (satu) bulan berikutnya (sesuai format).
+ Pembuatan KIPS

Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D, dengan ketentuan:
1. Petugas ditunjuk oleh KPA;
2. Petugas dimaksud adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana;
3. Petugas yang ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 orang;
4. Surat penunjukan dibuat sesuai format, dan disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN dengan dilampiri :
– Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya;
– Foto berwarna terbaru berukuran 4×6.
5. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepda KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyampaikan KIPS;
6. Dalam hal terjadi perubahan petugas, KPA penyampaikan kembali surat penunjukan beserta lampirannya kepada Kepala KPPN untuk dibuatkan KIPS.

Kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan KIPS yang ditentukan oleh KPPN Palembang:

  1. Surat Penunjukkan Petugas Pengantar (Sesuai Format)
  2. Surat Keputusan Pengelola Anggaran
  3. Spesimen Tanda Tangan (Sesuai Format)
  4. Fotokopi SK PNS dilegalisir
  5. Fotokopi KTP
  6. Pas Foto berwarna 4 x 6 untuk arsip
  7. KIPS Lama
  8. Pakta Integritas bermaterai (Sesuai Format)

Kelengkapan dokumen untuk penggantian KIPS karena hilang:

  1. Surat Permintaan Penggantian KIPS
  2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Kelengkapan dokumen untuk penggantian KIPS karena rusak:

  1. Surat Permintaan Penggantian KIPS
  2. Surat Keterangan Rusak dari KPA/Satker
  3. KIPS yang telah rusak

Prosedur penerbitan KIPS:

  1. Petugas Pengantar menemui pelaksana di KPPN Palembang yang berkewajiban atas penerbitan KIPS dengan membawa lengkap persyaratan dokumen yang telah ditentukan
  2. Untuk keperluan foto KIPS, Petugas Pengantar akan melakukan pengambilan foto di ruang yang telah ditentukan, namun dianjurkan Petugas Pengantar tsb mengirimkan softfile pas foto 4×6 berwarna ke email mski.kppnpalembang@gmail.com dengan mencantumkan nama dan kode satker.
  3. Jika berkas sudah lengkap dan benar, berkas diserahkan ke Loket Umum sebagai surat masuk.
  4. Proses penerbitan KIPS adalah 1 hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.
  5. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepada KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyampaikan KIPS.
  6. Berita Acara tsb ditandatangani KPA dan dikembalikan 1 lembar ke KPPN Palembang