Uang Persediaan

Pengertian

UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Batas Pemberian Uang Persediaan:

  1. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
  2. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  3. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
  4. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Prosedur Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan:

Pembayaran  dengan  UP  yang  dapat  dilakukan  oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

  1. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
    • Belanja Barang;
    • Belanja Modal; dan
    • Belanja Lain-lain.
  1. Pengajuan   SPM   GUP   (Penggantian   UP)   dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  2. Dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum  dilakukan  pengajuan  penggantian  UP,  kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA;
  3. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Kelengkapan SPM

  1. SPM UP / TUP dalam rangkap 2 (dua);
  2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
  3. Surat Pernyataan UP sesuai PMK 190/PMK.05/2012
  4. Surat  persetujuan  pemberian  TUP  dari  Kepala  KPPN (untuk SPM-TUP).

Contoh uraian SPM

  • Penyediaan Uang Persediaan (RM / PLN / PNBP) Satker …. ……..Tahun 20xx;
  • Penyediaan  Tambahan  Uang  Persediaan  (RM  /  PLN  / PNBP) Satker …. ……..Tahun 20xx

terhadap dana Uang Persediaan yang tidak mencukupi, dapat diberikan tambahan Uang Persediaan (TUP)

Kelengkapan Persetujuan TUP

  1. Surat Permintaan TUP;
  2. Rincian rencana penggunaan TUP;
  3. Surat Pernyataan sesuai format lampiran VII PMK 190/PMK.05/2012.

Pertimbangan Persetujuan/ Penolakan TUP

  1. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
  2. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/ cukup tersedia dananya dalam DIPA;
  3. TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya;
  4. TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara;
  5. Satker telah melakukan kewajiban-kewajibanya seperti Rekonsiliasi dan Penyampaian LPJ Bendahara setiap bulan.

Belanja Pegawai

Jenis Pembayaran Belanja Pegawai :

  1. Gaji Induk
  2. Gaji Susulan
  3. Gaji ke-13
  4. Kekurangan Gaji
  5. Uang Duka Wafat / Tewas
  6. Gaji Terusan
  7. Persekot Gaji
  8. Uang Lembur
  9. Uang Makan
  10. Honorarium Tetap/Vakasi

Yang harus dibawa ke KPPN dalam hal pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai  (kecuali satker TNI):

  1. SPM (2 rangkap);
  2. Daftar perubahan pegawai;
  3. SSP PPh pasal 21;
  4. ADK SPM yang telah di inject PIN PP-SPM;
  5. ADK GPP (Perubahan data pegawai);
  6. ADK GPP (jika ada pegawai baru / pegawai pindahan).

Yang harus dibawa ke KPPN dalam hal pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai (khusus satker TNI):

  1. SPM (2 rangkap);
  2. Daftar Perhitungan Pembayaran;
  3. Dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, KGB, SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, SP Pelantikan, SP Menduduki Jabatan, SPMT, SKet. untuk mendpatkan tunjangan keluarga, Surat Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari Pengadilan, SKPP, SKet. Anak masih Sekolah/Kuliah/Kursus, SK yang mengakibatkan penurunan gaji, SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya);
  4. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
  5. SSP PPh pasal 21;
  6. ADK SPM yang telah di inject PIN PP-SPM.

Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai (proses ini adalah proses di internal satker, dari PPK ke PP-SPM) diatur sebagai berikut  :

SPP-LS Untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan :

  1. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. Daftar perubahan potongan;
  4. Daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
  5. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, KGB, SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, SP Pelantikan, SP Menduduki Jabatan, SPMT, SKet. untuk mendpatkan tunjangan keluarga, Surat Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari Pengadilan, SKPP, SKet. Anak masih Sekolah/Kuliah/Kursus, SK yang mengakibatkan penurunan gaji, SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya);
  6. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  8. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

SPP-LS Untuk pembayaran Gaji Susulan dilengkapi dengan :

  1. Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (khusus dilampirkan dalam hal pembayaran gaji susulan mendahului pembayaran gaji induk di kantor yang baru);
  4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  6. SSP PPh Pasal 21.

SPP-LS Untuk pembayaran Kekurangan Gaji dilengkapi dengan :

  1. Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  4. ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan;
  5. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  6. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  7. SSP PPh Pasal 21.

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Duka Wafat / Tewas dilengkapi dengan (Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas sekarang dilakukan oleh PT.Taspen dan PT ASABRI)

SPP-LS Untuk pembayaran Gaji Terusan dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Terusan Penghasilan Gaji dan halaman luar Terusan Penghasilan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
  4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  6. SSP PPh Pasal 21.

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Muka Gaji (Persekot Gaji) dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Uang Muka Gaji dan halaman luar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga;
  3. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  4. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai.

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Lembur dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Lembur, Rekapitulasi Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
  2. Surat Perintah Kerja Lembur
  3. Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan
  4. Daftar hadir lembur
  5. SSP PPh Pasal 21

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Makan dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK;
  2. SSP PPH Pasal 21.
  3. SPP-LS Untuk pembayaran Honorarium Tetap / Vakasi dilengkapi dengan :
  4. Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK;
  5. SK dari Pejabat yang berwenang;
  6. SSP PPH Pasal 21.

Ketentuan lain :

  1. Pengangkatan dalam jabatan tidak boleh berlaku surut (terutama dalam jabatan pertama);
  2. Untuk pejabat struktural, bulan pertama tugas belajar tunjangan jabatan hilang;
  3. Tanggal pertama SK pengangkatan menjadi PNS tidak boleh melebihi tanggal TMT SK;
  4. Anak dinyatakan dewasa umur 21 tahun apabila tidak kuliah, dan 25 tahun apabila sekolah dengan ketentuan harus melampirkan Surat Keterangan Masih Kuliah setiap tahun;
  5. Bila anak telah menyelesaikan sekolah/telah bekerja maka segera diubah statusnya dari daftar tanggungan gaji menjadi tidak dapat walaupun tanpa ijazah. Hal ini untuk menghindari kelebihan tunjangan anak beserta berasnya;
  6. Anggota keluarga yang sudah tidak berhak mendapatkan tunjangan keluarga agar segera dihapus

SPM LS Non Belanja Pegawai

Jenis Pembayaran SPM-LS Non Belanja Pegawai :

  1. Pembayaran pengadaan barang/jasa
  2. Honorarium
  3. Langganan daya dan jasa
  4. Perjalanan dinas
  5. Pengadaan tanah

Yang harus dibawa ke KPPN :

  1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK) nya;
  2. Surat Setoran Pajak (SSP);
  3. Untuk Belanja Modal/Barang secara kontraktual ke rekening pihak ketiga, ADK kontrak terlebih dahulu disampaikan ke KPPN paling lambat 5(lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
  4. Hasil cetakan Karwas Kontrak & Realisasi Kontrak dari menu perekaman data kontrak di aplikasi SAS;
  5. Untuk Jenis SPM-PNBP, SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN) diatur sesuai dengan SE yang masih berlaku

SPM Pembayaran Uang Muka Kontrak :

Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, persyaratannya yaitu :

  1. Asli Jaminan Uang Muka
  2. Asli surat kuasa
  3. Asli konfirmasi tertulis dengan membubuhkan:
    • Stempel “telah disahkan PPSPM di ………. pada tanggal ……… “
    • Stempel dinas
    • Tanda tangan PP-SPM

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Jaminan Uang Muka :

Jaminan uang muka dapat berasal dari bank atau asuransi yang diijinkan oleh OJK untuk memasarkan suretybond
Surat Keabsahan dan surat Kuasa dibuat sesuai format yang ditentukan dalam PER-19/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dan pengembalian jaminan uang muka beban APBN
Syarat-syarat jaminan Jaminan uang muka antara lain:

  • Masa berlaku jaminan ≥ masa pelaksanaan pekerjaan
  • Masa klaim jaminan ≥ 30 hari
  • Nilai Jaminan ≥ Nilai uang muka yang dicairkan
  • Memuat ketentuan bahwa: “Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan/obligee dapat mengajukan klaim penagihan kepada penjamin sampai berakhirnya masa klaim jaminan”
  • Isi Jaminan Uang Muka harus memuat:
    • Nama dan alamat pengguna barang/jasa;
    • Penyedia barang/jasa yang ditunjuk;
    • Hak penjaminan
    • Nama paket kontrak;
    • Nilai jaminan Uang Muka dalam angka dan huruf;
    • Kewajiban-kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka;
    • Mencantumkan ketentuan bahwa Kepala KPPN  yang menerbitkan SP2D dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.

Catatan : Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN, jika terjadi kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN BUKAN langsung dilakukan UBAH. Jika perubahan data kontrak mengubah termin atau nilai kontrak, maka harus mengajukan perubahan data kontrak sesuai format di PER-58/PB/2013.

Tata cara tuntutan/klaim Jaminan Uang Muka :

  1. KPA menyampaikan surat pernyataan terjadi pemutusan kontrak ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah  terjadi pemutusan kontrak;
  2. Tuntutan/klaim pencairan Jaminan Uang Muka atas terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan KPA sebelum masa klaim Jaminan Uang Muka.

SPM untuk Belanja yang bersumber PNBP :

Persyaratan pengajuan SPM atas beban PNBP sama dengan SPM bukan beban PNBP, hanya ditambah kelengkapan sebagai berikut :

  1. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
  2. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format.

Catatan khusus : “Untuk Satker pengguna PNBP secara terpusat, penyampaian SPM mengacu pada mekanisme penyampaian SPM bukan PNBP”.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan SPM beban PNBP :

  1. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  2. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
  3. Satker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.
  4. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  5. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.
  6. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
  7. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (duapuluhpersen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  8. Realisasi PNBP termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya.
  1. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
  2. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.
  3. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dapat dilakukan untuk pengguna PNBP:Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
    • yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12 (satuperduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau
    • yang belum memperoleh Pagu Pencairan.
  4. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan.Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:
    • MP = (PPP x JS) – JPS
    • MP  :  MaksimumPencairan
    • PPP :  proporsipagupengeluaranterhadappendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
    • JS     :  jumlahsetoran
    • JPS   :  jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir  yang diterbitkan

SPM Pengembalian / Restitusi Pajak / Bea dan Cukai / PBB / BPHTB /Imbalan Bunga (IB) :

  1. SPM 2 lembar Arsip Data Komputer (ADK) nya;
  2. Surat Keputusan Pengembalian/ Restitusi Pajak/ Imbalan Bunga (IB) dari Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPP/KPBC).

SPM Pengembalian PNBP  :

  1. SPM 2 lembar Arsip Data Komputer (ADK) nya;  
  2. Surat Keterangan telah dibukukan (SKTB);
  3. Surat Keputusan Persetujuan Pengembalian Pendapatan (SKP4).

PENCANTUMAN URAIAN PADA SPM :

SPM GUP/GUP NIHIL

Penerbitan SPM-GUP dan SPM-GUP NIHIL dan penyampaiannya ke KPPN :

  1. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP.
  2. Penerbitan SPP-GUP oleh PPK kepada PP-SPM (Proses Internal Satker) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
    • Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
    • Bukti pengeluaran;
    • SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; dan
    • faktur pajak (jika ada)
  3. Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
  4. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
  5. Dokumen pendukung SPP-GUP Nihil sama dengan SPP-GUP.
  6. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal:
    • sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan;
    • sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau
    • UP tidak diperlukan lagi.
  1. Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan pengesahan/ pertanggungjawaban UP.
  2. SPP-GUP/GUP Nihil disampaikan ke PP-SPM untuk dilakukan pengujian dan diproses lebih lanjut menjadi SPM-GUP/GUP Nihil.
  3. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

Yang harus dibawa ke KPPN:

  1. SPM-GUP/GUP NIHIL dua rangkap.
  2. ADK SPM yang telah di injectPIN PP-SPM.

Catatan khusus :

  1. Ketentuan batas pengajuan SPM-GUP adalah minimal 50% dari nilai UP.
  2. Dalam penerbitan SPM GUP Nihil, supplier yang dipilih adalah tipe 1 (Bendahara Pengeluaran ……….)

KOREKSI SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS

(Sesuai Perdirjen No PER-16/PB/2014)

Syarat-syarat  Koreksi SP2D :

  1. Surat Permintaan Koreksi SP2D;
  2. Copy SPM dan Daftar SP2D/SP2D sebelum koreksi;
  3. SPM setelah koreksi;
  4. SPTJM (sesuai format);
  5. Adk koreksi SPM;
  6. Detil Permintaan koreksi.

Syarat-syarat  Koreksi SP2B BLU

  1. Surat Permintaan Koreksi SP2B BLU;
  2. Copy SP3B BLU dan SP2B BLU sebelum koreksi;
  3. SP3B BLU setelah koreksi;
  4. SPTJM;
  5. Adk koreksi SP3B BLU;
  6. Detil Permintaan koreksi.

Syarat-syarat  Koreksi SPHL

  1. Surat Permintaan Koreksi SPHL;
  2. Copy SP2HL dan SPHL sebelum koreksi;
  3. SP2HL setelah koreksi;
  4. SPTJM;
  5. Adk koreksi SP2HL;
  6. Detil Permintaan koreksi.

Syarat-syarat Permintaan Koreksi SP3HL

  1. Surat Permintaan Koreksi SP3HL;
  2. Copy SP4HL dan SP3HL sebelum koreksi;
  3. SP4HL setelah koreksi;
  4. SPTJM;
  5. Adk koreksi SP4HL;
  6. Detil Permintaan koreksi.

Syarat-Syarat Permintaan Koreksi Persetujuan MPHL-BJS

  1. Surat Permintaan Koreksi Persetujuan MPHL-BJS;
  2. Copy MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS sebelum koreksi;
  3. MPHL-BJS setelah koreksi;
  4. SPTJM;
  5. Adk koreksi MPHL-BJS;
  6. Detil Permintaan koreksi.

Retur SP2D

PENGERTIAN:

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.

Tata Cara Penyelesaian Retur SP2D :

  1. KPPN akan memberitahukan Satker mengenai adanya dana SP2D yang di retur oleh Bank;
  2. Satker melakukan pengecekan kembali data rekening tagihan yang dinyatakan retur oleh Bank;
  3. Satker melakukan konfirmasi data rekening kepada pihak penerima pembayaran mengenai kebenaran dan status rekening tersebut;
  4. Jika diperlukan, pihak penerima pembayaran melakukan konfirmasi kebenaran dan status rekening di bank ybs;
  5. Setelah diperoleh data rekening yang benar dan rekening dalam status aktif, maka Satker melakukan perbaikan data  supplierpada Aplikasi SPM, dan mengajukan surat permohonan pembayaran kembali dana tersebut disertai kelengkapannya.

Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah:

  1. Surat Ralat/Perbaikan Rekening.
  2. SPTJM
  3. ADK Supplier
  4. Surat Permintaan Perubahan Data Supplier Dilengkapi Dengan Fotokopi Buku Rekening Bank/Rekening Koran
  5. ADK Perubahan Data Kontrak

Kesalahan Yang Biasa Terjadi :

  1. Nama pemilik rekening berbeda antara Data Supplierdengan Rekening Koran;
  2. Nomor rekening berbeda antara Data Supplierdengan Rekening Koran;
  3. Nama Bank berbeda antara Data Supplierdengan Rekening Koran;
  4. Surat ralat/perbaikan rekening dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mencantumkan nama pemilik rekening dan/atau nomor rekening dan/atau nama bank yang tidak sesuai dengan Rekening Koran;
  5. Tidak Mencantumkan Nama Penerima dengan Nama  Supplier
  6. Tidak menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format;
  7. Tidak mencantumkan Nomor / Tanggal SPM, Nomor / Tanggal SP2D, Nilai SP2D yang Diretur dengan benar;
  8. Tidak menyampaikan persyaratan lengkap;

Ketentuan lain:

  • Adk Supplier (SPM Dummy) jika penyebab terjadinya retur karena nomor rekening yang salah/rekening tutup/ganti nomor rekening;
  • Penonaktifan Supplier/Nomor rekening jika penyebab terjadinya retur karena nomor rekening yang salah/rekening tutup;
  • Surat Perubahan Nama Supplier/Pemilik Rekening jika penyebab terjadinya retur karena salah nama pemilik rekening;
  • Surat Keterangan rekening masih aktif dari Bank jika penyebab terjadinya retur karena rekening pasif/Dormant Cr

SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat.

1. SKPP pegawai pindah diterbitkan rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :

  • lembar I untuk pegawai yang bersangkutan untuk dilampirkan pada saat pengajuan gaji pertama kali ditempat yang baru;
  • lembar II untuk satuan kerja yang baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
  • lembar III untuk KPPN asal sebagai pertinggal;
  • lembar IV untuk pertinggal satuan kerja yang bersangkutan.

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pindah

2. SKPP pegawai pensiun diterbitkan rangkap 5 (lima) dengan penjelasan:

  • lembar I & II kedua untuk kepada PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
  • lembar III untuk kepada pegawai yang bersangkutan;
  • lembar IV untuk KPPN sebagai Pertinggal;
  • lembar V untuk satuan kerja bersangkutan.

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

SKPP dikirim oleh Satuan kerja asal sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada angka 1 dan 2 setelah diberi keterangan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN asal bahwa data pegawai pindah/pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai satuan kerja tersebut pada KPPN asal.